Alasan Mendirikan PT Lebih Menguntungkan Bagi UKM

Memulai bisnis bersama dengan mendirikan PT dapat lebih terlindungi sekaligus mendapatkan kepastian kalau sejak awal Anda sudah memenuhi legalitas bisnis. Ini terhitung menjadi salah satu isyarat bahwa integritas perusahaan sudah teruji. Bahkan, aspek legal perusahaan merupakan salah satu pertimbangan utama bagi para calon investor.

Menurut information berasal dari situs Startup Ranking terhadap 14 November 2018, Indonesia mempunyai 1,943 perusahaan startup. Secara global, Indonesia menduduki peringkat ke-6 di bawah Amerika Serikat, India, Inggris, Kanada, dan Jerman. Jika dibandingkan bersama dengan negara-negara tetangganya di ASEAN, cuma Singapura yang mempunyai ranking agak dekat. Negeri Singa ini menduduki peringkat 14 bersama dengan 654 startup.

Banyaknya perusahaan rintisan (startup) dan UKM ternyata sejalan bersama dengan semakin baiknya kesadaran pelaku bisnis di dalam mengurus legalitas perusahaan.

Jika di masa selanjutnya banyak bisnis yang bergerak bersama dengan langkah “yang perlu jalan dulu” di mana aspek legalitas cenderung diabaikan, kini prilaku selanjutnya cenderung berubah. Hal ini terbukti bersama dengan semakin banyaknya startup dan UKM yang menentukan mendirikan perusahaan dan perizinan bisnis sedari awal sebelum saat full mengawali bisnisnya.

Pentingnya startup atau UKM mendirikan perusahaan dan legalitas bisnis, terhitung izin mobilisasi bisnis yang lengkap sendiri berpangkal terhadap terdapatnya jaminan berusaha berasal dari otoritas dengan sebutan lain pemerintah dan juga kenyamanan lakukan bisnis.

Untuk perusahaan, bentuk yang sanggup dipilih adalah yang berbadan hukum dan bukan badan hukum. Perusahaan yang berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT) dan Koperasi.

Sementara yang bukan badan hukum diantaranya adalah persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (CV). Easybiz mempunyai sebagian pertimbangan mengapa mendirikan PT sanggup menjadi opsi yang lebih untung bagi startup dan UKM. Berikut ini adalah 8 poin yang dimaksud, yaitu:

 

Pertanggungjawaban Terbatas

Poin ke 3 ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan utama untuk mendirikan PT ketimbang bentuk perusahaan yang lain. Salah satu keuntungan mendirikan perusahaan berupa PT adalah berasal dari aspek pertanggungjawaban. Pemilik perusahaan atau pemegang saham cuma bertanggung jawab hanya modal atau sahamnya di perusahaan tersebut.

Jadi kalau perusahaan mengalami kerugian maka pemegang saham cuma menjamin sebesar sahamnya. Berbeda bersama dengan perusahaan yang bukan badan hukum seperti persekutuan perdata, firma atau persekutuan komanditer, di mana kalau mengalami kerugian dan aset perusahaan tidak sanggup menutupi kerugian maka sanggup disita berasal dari harta teristimewa pemilik perusahaan.

 

Lebih Kredibel

Karena statusnya badan hukum, sebuah PT tidak sama juga bersama dengan nama dan kekayaan pemiliknya. Dalam jalinan bisnis bersama dengan pihak ketiga, sebuah PT bertindak sendiri untuk kepentingannya sendiri yang diwakili oleh pengurusnya.

Apabila mendapat keuntungan maka dapat menjadi keuntungan perusahaan dan sebaliknya jika menderita kerugian maka ditanggung oleh harta kekayaan PT selanjutnya (Prof. Abdul Kadir Muhammad: Hukum Perusahaan Indonesia).

Adanya pemisahan yang memahami di sebuah PT pada harta kekayaan perusahaan dan harta pemilik perusahaan menyebabkan pihak ketiga atau mitra selanjutnya sanggup menyebabkan penilaian tentang kemampuan perusahaan selanjutnya di dalam lakukan transaksi bisnis.

Hal lain untuk tunjukkan kredibilitas sebuah PT adalah terdapatnya kewajiban untuk menyetor penuh modal yang di letakkan minimal 25% berasal dari modal basic dan dibuktikan bersama dengan bukti setor (Pasal 33 UUPT). Berbeda bersama dengan perusahaan yang bukan badan hukum seperti persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer yang tidak mempunyai ketentuan tentang modal disetor dan bukti setor.

Modal Terdiri Atas Saham

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa modal PT terdiri berasal dari seluruh nilai nominal saham. Berbeda bersama dengan bentuk perusahaan lainnya, modal PT dibedakan secara memahami dan rinci oleh undang-undang.

Modal untuk mendirikan PT dibedakan menjadi 3 (tiga) tipe yaitu modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor. Modal basic PT minimal adalah Rp50 juta, tetapi mungkin tersedia ketentuan lain yang sesuaikan kesibukan bisnis khusus yang sanggup menentukan modal basic lebih besar berasal dari yang diatur di UUPT. Menurut Pasal 33 UUPT paling sedikit 25% berasal dari modal basic mesti di letakkan dan disetor penuh.

Untuk startup dan UKM yang berharap masuknya pendanaan berasal dari investor maka kepemilikan perusahaan berupa saham dapat lebih fleksibel karena cii-ciri yang saham yang sanggup dialihkan (transferability).

Menurut Ridwan Khairandy di dalam bukunya Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, pengalihan saham secara penuh di dalam kepemilikan merupakan salah satu karakteristik korporasi yang membedakan korporasi berasal dari persekutuan perdata dan badan hukum lain yang sejenis. Sifat sanggup dialihkan itulah yang yang menyebabkan perusahaan sanggup lakukan kesibukan bisnisnya tanpa tersedia problem ketika pemilik perusahaan berganti.

 

Nama PT Dilindungi Negara

Membuat perusahaan berupa badan hukum mempunyai pertolongan oleh negara yang optimal dibanding bentuk lainnya. Hal ini sanggup dilihat berasal dari jadi penamaan yang diatur secara detail di dalam Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Pemakaian Nama Perseroan Terbatas.

Ada sebagian syarat yang ditentukan untuk mengajukan nama perusahaan berupa PT. Tapi yang paling penting, nama PT yang diajukan belum dipakai secara sah oleh PT lain. Jadi tidak dapat tersedia 2 PT yang namanya sama. Artinya secara otomatis PT dapat terlindungi berasal dari tindakan merugikan pihak lain mengingat namanya yang unik dan negara menegaskan tidak terdapatnya penamaan yang sama atau mirip.

 

Proses Mendirikan PT Mudah

Berbeda bersama dengan prosedur dan syarat-syarat sebelumnya, sekarang mendirikan PT gampang dan prosesnya lebih cepat. Sebuah PT sudah sah menjadi badan hukum dan sanggup lakukan tindakan hukum yang terpisah berasal dari pendiri/pemiliknya terhitung sejak terbitnya Surat Keputusan Persetujuan Badan Hukum berasal dari Kementerian Hukum dan HAM atas akta pendirian PT (SK Kemenkumham).

Proses jadi berasal dari notaris mengajukan permintaan pengesahan akta pendirian dan anggaran basic PT sampai bersama dengan terbitnya SK Kemenkumham sanggup selesai cuma di dalam saat 1 hari. Sementara untuk perusahaan yang bukan berbadan hukum, mesti untuk mendaftarkan akta pendiriannya ke pengadilan negeri setempat.

Mengenai besarnya modal untuk pembuatan PT yang selama ini sering menjadi kendala bagi startup dan UKM, pemerintah sudah mencarikan jalan keluarnya. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT), modal basic PT minimal Rp50 juta, dan 25% mesti sudah di letakkan dan disetor penuh.

Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2016 Tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas. Dengan terbitnya ketentuan pemerintah ini, besarnya modal untuk mendirikan PT diserahkan terhadap kesepakatan para pendiri.

Selain ketentuan di atas, pemerintah terhitung lakukan revolusi perizinan berusaha bersama dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal bersama dengan Online Single Submission (OSS). Setelah selesai mendirikan PT, kini pelaku bisnis cuma butuh koneksi internet untuk mengurus izin bisnis supaya mereka sanggup lebih fokus di dalam mobilisasi bisnisnya.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.17 Tahun 2018 pendirian persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer didaftarkan di Sistem Administrasi Badan Usaha di Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM. Namun sampai artikel ini ditulis belum tersedia saran teknis untuk lakukan ketetapan ini.

 

Pemisahan Peran Masing-Masing Organ Perusahaan

Organ PT terdiri atas direksi, komisaris, dan Rapat Umum Saham (RUPS). Yang mempunyai wewenang tertinggi adalah RUPS. Sesuai isikan Pasal 1 ayat (2) UUPT dikatakan bahwa RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris di dalam batas yang ditentukan di dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.

Organ selanjutnya adalah direksi yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai bersama dengan maksud dan target Perseroan dan juga mewakili Perseroan, baik di di dalam maupun di luar pengadilan sesuai bersama dengan ketetapan anggaran dasar.

Kemudian organ yang ketiga adalah dewan komisaris yang bertugas lakukan pengawasan secara lazim dan/atau khusus sesuai bersama dengan anggaran basic dan juga memberi nasihat kepada direksi. Posisi direksi dan komisaris tidak sanggup dirangkap oleh orang yang sama di sebuah PT.

 

Lebih Leluasa Memilih Bidang Bisnis

Keuntungan lain yang dimiliki oleh perusahaan berupa PT adalah keleluasaan menentukan kesibukan bisnis Beberapa kesibukan bisnis mewajibkan perusahaan berupa PT untuk sanggup mendapatkan izin dan mobilisasi usaha.

Salah satunya adalah layanan kesibukan bisnis pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Sesuai bersama dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi diharuskan oleh perusahaan yang sudah berupa badan hukum. Demikian terhitung sebagian bidang bisnis lain seperti restoran bergerak yang izinnya cuma sanggup diberikan kepada perusahaan yang sudah berupa PT.

 

Pengenaaan Tarif Pajak Penghasilan

Berdasarkan PP No.23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu (PP No.23) diatur bahwa tarif pajak pendapatan adalah 0,5% berasal dari pendapatan bruto tertentu.

Namun tarif ini tidak berlaku untuk mesti pajak berupa persekutan komanditer (CV) atau firma oleh sebagian mesti pajak orang teristimewa yang mempunyai keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis bersama dengan jasa sehubungan bersama dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2 ayat (4) PP No.23. Yang terhitung pekerjaan bebas diantaranya adalah:

-tenaga pakar yang lakukan pekerjaan bebas, yang terdiri berasal dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris.

-pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/ peragawati, pemain drama, dan penari.
olahragawan.

-penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator.
-pengarang, peneliti, dan penerjemah agen iklan.
-pengawas atau pengelola proyek.

Melihat banyaknya keuntungan bagi perusahaan yang sudah berbadan hukum dengan sebutan lain PT, maka tak tersedia alasan bagi startup dan UKM untuk menunda-nunda lakukan legalitas pendirian perusahaan dan perizinan berusaha.

Makin cepat dilakukan, semakin baik untuk kenyamanan dan kepastian berusaha dan juga pengembangan bisnis kedepannya. Ingat, bisnis terus terjadi dan tidak menunggu!

Setelah Anda berhasil mendirikan PT dan bisnis Anda sudah legal di mata hukum, jangan lupa untuk mengelola keuangan bisnis Anda. Dengan pengelolaan keuangan yang baik, Anda sanggup lebih gampang di dalam mengembangkan bisnis Anda.

Untuk memudahkan pengelolaan keuangan bisnis, Anda sanggup memakai Jurnal sebagai software akuntansi UKM. Dengan Jurnal, seluruh kasus keuangan bisnis Anda dapat tertanggulangi bersama dengan lebih mudah, cepat, dan nyaman. Daftarkan perusahaan Anda langsung dan dapatkan free trial selama 14 hari.