Kendala Saat Memperoleh Izin Domisili Usaha

Startup, UMKM, entrepreneur pemula, dan entrepreneur umumnya belum memiliki modal besar. Bahkan untuk mencukupi kebutuhan operasional terkadang mereka harus meminjam duit dari kerabat dekat. Untuk menghemat ongkos operasional mereka bekerja dari rumah atau coffe shop dikarenakan kalau harus menyewa Ruko atau kantor biayanya selangit. Sayangnya, kalau menghendaki mendirikan PT untuk kelancaran bisnis, untuk lokasi Jakarta mereka tidak mampu pakai alamat rumah sebagai domisili bisnis kalau peruntukan rumah berikut untuk tempat tinggal.

Izin domisili bisnis diwujudkan dalam wujud SKDP yang merupakan keliru satu dokumen legalitas yang esensial. Hal ini dikarenakan umumnya SKDP dijadikan dokumen kriteria untuk pengurusan bermacam dokumen legalitas PT Anda. Kendala kala beroleh SKDP umumnya dikarenakan tiga hal hal berikut:

  • Adanya kriteria BPJS Ketenagakerjaan sebagai dokumen kriteria pengurusan SKDP.
  • Peruntukan IMB dari bangunan yang dijadikan domisili usaha.
  • Domisili bisnis yang tidak sesuai dengan zonasi lokasi yang diperbolehkan.

Untuk poin no 2 diatas perihal dengan larangan di lebih dari satu kota untuk pakai alamat rumah sebagai domisili usaha. Misalnya di Jakarta dan Depok, domisili bisnis harus pakai alamat bangunan yang peruntukan IMBnya untuk tempat bisnis atau campuran (ruko). Sementara untuk di Bekasi dan Tangerang, penggunaan alamat rumah sebagai domisili bisnis tetap diperkenankan hingga kala ini. Untuk kepastian masalah domisili bisnis ini anda harus mengecek peraturan paling baru yang dikeluarkan Pemerintah Daerah setempat.

Sementara untuk poin ketiga tertentu untuk domisili bisnis di Jakarta. Untuk penentuan domisili bisnis di lokasi Jakarta, Anda harus menyimak hal-hal sebagai berikut:

Zonasi wilayah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 mengenai Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda DKI Jakarta 1/2014). Aturan zonasi ini membagi lokasi di Jakarta ke dalam zona-zona. PT yang Anda dirikan cuma boleh berdomisili bisnis di zona bisnis atau zona campuran, bukan di zona pemukiman dan zona lainnya. Untuk memastikan peta zonasi mampu Anda datang ke kelurahan setempat.

Jika Anda merencanakan berdomisili dengan pakai Virtual Office, Anda harus menyimak Surat Edaran Kepala BPTSP DKI Jakarta Nomor 06/SE/2016 mengenai Penerbitan Surat Keterangan Domisili Dan Izin-Izin Lanjutannya Bagi Pengguna Virtual Office (SE Ka BPTSP DKI Jakarta 6/2016) yang mengatur antara lain:

  1. Adanya kriteria tambahan bersifat keharusan ada direksi PT yang memiliki KTP Jakarta. Artinya kriteria ini harus Anda menyimak dan Anda masukkan ke dalam akta pendirian.
  2. Masa berlaku SIUP dan TDP (Tanda Daftar Perusahaan) bagi perusahaan yang berdomisili di Virtual Office cuma 1 (satu) tahun, bukan 5 (lima) tahun.

Solusi: Bila ada kendala domisili bisnis lebih-lebih untuk lokasi Jakarta, anda mampu pakai jasa Virtual Office. Biaya menyewa Virtual Office jauh lebih tidak mahal dibandingkan menyewa Ruko, bahkan mampu amat tidak mahal kalau fasilitas yang anda pakai cuma untuk alamat korespondensi atau domisili usaha. Nanti, kalau bisnis Anda maju mampu menyewa Serviced Office, Ruko atau ruang kantor. Apabila Anda berdomisili di Bogor bisa menggunakan jasa izin pembuatan pengurusan pendirian pt bogor murah.

By Drajad