60% Perguruan Tinggi Swasta Terakreditasi Minimal

DIREKTUR Penjaminan Mutu pada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti Aris Junaidi menjelaskan di Indonesia saat ini terdapat 4.300 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) dengan 23.700 program belajar (prodi).

Namun, ujarnya, pada Sarasehan Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal untuk Mewujudkan PTS Berkualitas yang diadakan di kampus Universitas Islam Indonesia, Jl Kaliurang Km14, Sabtu (17/9), Aris Junaidi menjelaskan lebih lanjut berasal dari jumlah itu, sebanyak 60% PTS yang ada, masih terakreditasi sedikitnya atau C. “Baru kira-kira 40% yang terakreditasi unggul, A atau B,” ujarnya. Ia menjelaskan masih banyaknya PTS yang terakreditasi mininal menujukkan adanya disparitas kualitas.

Oleh karenannya, Pemerintah konsisten mengupayakan menambah kualitas PTS yang masih rendah kualitasnya. “Pemerintah tidak hanya mendorong PTS untuk melakukan perbaikan kualitas, tapi terhitung menambahkan fasilitas sehingga PTS memiliki kualitas sedikitnya dapat meningkat,” ungkapnya. Lebih lanjut disampaikan Aris, tidak benar satu usaha pemerintah untuk menambah kualitas PTS di area adalah menambahkan block grand kepada perguruan tinggi yang udah unggul untuk membina Program Studi perguruan tinggi di sekitarnya. Selain itu, tambahnya, dijalankan pula penguatan di Kopertis yang khusus menangani peningkatan kualitas                   perguruan tinggi swasta yang masih terakreditasi C. “Kalau PTS tidak berkenan menambah status akreditasinya, dapat kena sanksi berbentuk larangan mengeluarkan ijazah,” ujarnya.

Sementara Rektor UII Harsoyo didalam sambutannya, UII sebagai tidak benar satu intitusi pendidikan yang senantiasa concern dapat peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan khusunya didalam ranah pendidikan tinggi terlampau mengapresiasi dan menunjang penyelenggaraan acara sarasehan tersebut. “Sistem penjaminan kualitas di pendidikan tinggi merupakan perihal penting, yaitu bagaimana sistem penetapan dan pemenuhan standar kualitas pengelolaan pendidikan tinggi secara berkelanjutan dan berkelanjutan,” tuturnya.

Terlait dengan kualitas pendidikan tinggi Harsoyo, menghendaki sehingga jadi perhatian pada kebijakan yang lebih berbentuk makro. “Atau sesungguhnya terdapat kebijakan mendasar berasal dari sistem pendidikan itu sendiri yang bisa saja wajib tersedia simak yang mendalam,” paparnya. Dicontohkan Harsoyo, perihal dengan pembukaan Program Studi misalnya. Pada nomenklatur Program Studi baru biarpun sekarang udah tersedia mekanisme yang baik, keberanian berasal dari kampus untuk membuka Program Studi baru yang sesungguhnya benar-benar relevan dengan pergantian industri belum secepat yang diharapkan. “Di sini sepertinya masih tersedia persoalan link and match yang bisa saja belum seutuhnya dapat berjalan dengan baik,” ungkapnya